Selamat datang di Website Resmi Mas Agus Lumajang
Lindungi korban perkosaan dari ancaman pemenjaraan | MAS AGUS LUMAJANG

Lindungi korban perkosaan dari ancaman pemenjaraan

Ketika seorang perempuan korban perkosaan dipidana karena melakukan aborsi, akal sehat dan bisikan nurani siapapun akan terusik. Kasus pemenjaraan seorang perempuan korban perkosaan di Jambi bukan cuma menjadi perhatian media nasional, melainkan juga media-media luar negeri.
Kenapa penghukuman terhadap korban perkosaan ini bisa terjadi?
Pertengahan Juli lalu, kamis (19/7/2018), kakak beradik mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Keduanya disidang dalam kasus perkosaan sedarah dan aborsi.

Si kakak, remaja lelaki berumur 17 tahun, didakwa memperkosa adiknya, si perempuan berumur 15 tahun. Sedangkan si adik, perempuan berumur 15 tahun itu, didakwa melakukan aborsi.
Si kakak dituntut pidana 7 tahun penjara. Sedangkan si adik dituntut pidana 1 tahun penjara.
Dalam sidang tertutup itu, Majelis Hakim yang diketuai Rais Torodji menyatakan keduanya terbukti bersalah. Majelis Hakim mengganjar si kakak pidana 2 tahun penjara. Sedangkan adiknya dipidana 6 bulan penjara.
Selain pidana penjara tersebut, seperti dijelaskan Humas PN Muara Bulian Listyo Arif Budiman yang dikutip Metrojambi.com, “Keduanya juga akan menjalani pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama tiga bulan di LPKA Muara Bulian.”
Selain kakak beradik itu, ibu mereka pun dikabarkan sedang dalam proses hukum untuk kasus yang sama karena dianggap membantu proses aborsi.
Kasus ini mengingatkan kita kepada kasus serupa tahun lalu yang sidang peradilannya juga berlangsung pada bulan Juli. Saat itu seorang perempuan remaja berumur 15 tahun dituntut 8,5 tahun penjara karena membuang bayinya.
Peradilan ini mendapat perhatian yang besar dari publik karena si remaja itu adalah korban perkosaan yang tidak tahu bahwa dirinya hamil ketika bayi itu lahir.
Berbeda dengan peradilan kasus di Jambi, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menolak tuntutan pidana dari jaksa. Majelis hakim menjatuhi hukuman bimbingan di panti sosial sesuai rekomendasi Badan Pemasyarakatan .
Dua kasus itu menyangkut anak yang menjadi korban perkosaan. Kedua kasus itu juga mengingatkan kita bahwa masih banyak pihak yang tidak sensitif terhadap kasus hukum yang melibatkan anak dan korban perkosaan.
Terkait dengan kasus aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, sebetulnya hukum di negeri ini mempunyai ketentuan yang mengecualikan pidananya. Setidaknya ada dua aturan perundangan yang menegaskan pengecualian tersebut.
Pertama, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
Pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan itu menegaskan bahwa salah satu pengecualian larangan melakukan aborsi adalah “kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”
Namun, UU tersebut juga mensyaratkan aborsi akibat perkosaan itu “hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”
PP Nomor 61 Tahun 2014 memberikan syarat yang lebih rinci untuk aborsi dalam kasus korban perkosaan. Korban perkosaan, menurut peraturan pemerintah itu, harus membuktikan kehamilannya sebagai akibat perkosaan dengan surat keterangan dokter terkait usia kehamilan, dan “keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.”
Selain itu, syarat untuk melakukan aborsi akibat perkosaan menurut Pasal 31 peraturan pemerintah tersebut adalah “hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.”
Terlihat jelas, benar bahwa ada ketentuan hukum yang mengecualikan korban perkosaan atas larangan aborsi. Namun syarat-syarat yang diminta oleh peraturan dan undang-undang tersebut dalam banyak kasus akan sangat sulit dipenuhi oleh korban perkosaan.
Ketentuan tentang batas usia kehamilan 40 hari jelas sangat sulit dipenuhi oleh korban perkosaan yang masih kanak-kanak dan mereka yang tidak mengerti tentang kehamilan. Dua kasus korban perkosaan—yang diadili di Jambi dan Jakarta tadi—memperlihatkan bahwa para korban tidak mengetahui kehamilannya.
Ada banyak faktor yang harus ditimbang dalam kasus korban perkosaan yang melakukan aborsi. Ketidaktahuan para korban mengenai kehamilan barulah satu hal saja. kesulitan akses untuk mendapat surat keterangan dari berbagai pihak-–seperti disyaratkan oleh peraturan tadi adalah hal lain berikutnya.
Belum lagi, faktor kondisi psikologis korban yang membuat pemenuhan persyaratan aborsi bagi korban perkosaan akan sulit terwujud.
Para penegak hukum, sejak tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, seharusnya bisa memahami kasus semacam ini dari perspektif korban. Apalagi, seperti dikatakan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal, polisi bisa saja mengesampingkan fakta hukum dengan wewenang diskresi selama dilakukan demi keadilan.
Lagi pula, bukankah orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana?
Agar lebih memberikan kepastian perlindungan kepada para korban perkosaan dari pemidanaan, pembaruan peraturan dan perundang-undangan sungguh sangat diperlukan. Demi keadilan, para korban perkosaan jangan dikorbankan lagi atas nama apapun.

Sumer berita : www.ucnews.id
Share on Google Plus

About Mas Bagus

Mas Agus adalah Personal Training Academy di Indonesia. yang memiliki banyak Kegiatan training, Workshop "SEMINAR" DLL diseluruh indonesia.
    Blogger Comment